logo

×

Warning

Gantry 5 Particle: Cannot display content; not in Gantry 5 template!

PA Selayar Mengikuti BIMTEK ASN Kesekretariatan Tahun 2021

Written by Administrator.

Pengadilan Agama Selayar menghadiri undangan dari Pengadilan Tinggi Agama Makassar dalam kegiatan Bimbingan Teknis ASN Kesekretariatan dengan tema “Meningkatkan Kompetensi SDM Untuk Mewujudkan ASN Kesekretariatan Kelas Dunia”

Bertempat di Hotel Four Points by Sheraton Makassar, Penyelenggaraan Bimtek dilaksanakan mulai tanggal 22 s/d 24 Juni 2021. Acara tersebut diikuti oleh peserta dari Pengadilan Tinggi Agama Makassar, dan Pengadilan Agama Sewilayah  Pengadilan Tinggi Agama Makassar sebanyak 126 orang peserta terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan serta dihadiri juga oleh peserta dari Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Militer. Meskipun dilaksanakan di hotel, Bimtek ini tetap mengedepankan protokol kesehatan karena masih dalam suasana pandemic Covid 19.

Acara Bimtek langsung dibuka oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar Dr. Drs. H. Abu Huraerah, S.H., M.H. Dari Bimtek Ini Ketua PTA Makassar Berharap adanya komitmen peserta bimtek betul-betul mengaplikasikan materi-materi menyangkut Penyusunan Anggaran/RKAKL, Implementasi SAKTI Full Modul, Penyelenggaraan perpustakaan khusus sesuai standar Nasional, Teknis Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Mahkamah Agung, Pengelolaan Hibah dan Pengelolaan Barang Milik Negara pada Mahkamah Agung pada unit  tenaga masing-masing, terlebih saat ini PTA Makassar dan PA sewilayah PTA Makassar sedang melaksanakan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Ikut hadir dalam Pembukaan Bimbingan Teknis Tersebut Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Dr. Syahrial Sidik, S.H., M.H. dan Hakim Tinggi PTA Makassar.

Dalam kesempatan ini sekretaris PTA Makassar, Muhammad Taufiqurrahman, S.Ag., M.H. menyampaikan dalam laporannya sebagai Ketua Panitia bahwa UU. No. 5 Tahun 2014 tentang ASN Pasal 21 Menyatakan bahwa setiap pegawai ASN berhak memperoleh pengembangan kompetensi, diperkuat dengan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara No. 10 Tahun 2010 tentang Pengembangan Kompetensi ASN.