Indonesian Arabic English

E-Court

Berperkara Secara Elektronik

Berperkara Secara Elektronik

Zona Integritas

Anda Memasuki Wilayah Bebas Korupsi

Anda Memasuki Wilayah Bebas Korupsi

Pengadilan Agama Selayar

Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu

Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu

Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Selayar

Informasi Perkara, Jadwal Sidang dan Statistik Perkara

Informasi Perkara, Jadwal Sidang dan Statistik Perkara

KORUPSI ITU HARAM!!!

Setiap Kita Melakukan KORUPSI, Berarti Kita Memangsa Anak Negeri

Setiap Kita Melakukan KORUPSI, Berarti Kita Memangsa Anak Negeri

TAHUKAH ANDA???

SEKARANG MASYARAKAT DENGAN MUDAH BISA MEMPEROLEH BANTUAN HUKUM DARI NEGARA

SEKARANG MASYARAKAT DENGAN MUDAH BISA MEMPEROLEH BANTUAN HUKUM DARI NEGARA

JADWAL SIDANG

PENELUSURAN PERKARA (SIPP)

PENGADUAN ONLINE

Putusan Terbaru :
Invalid or Broken rss link.

Tata Cara Mengajukan Keberatan terhadap Pelayanan Informasi 

A. Syarat dan Prosedur Pengajuan

  1. Pemohon berhak mengajukan keberatan dalam hal ditemukannya alasan sebagai berikut:
    a. Adanya penolakan atas permohonan informasi;
    b. Tidak disediakannya informasi yang wajib diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam bagian II. A;
    c. Tidak ditanggapinya permohonan informasi;
    d. Permohonan ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
    e. Tidak dipenuhinya permohonan informasi;
    f. Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
    g. Penyampaian informasi melebihi waktu yang diatur dalam Pedoman ini.
  2. Keberatan ditujukan kepada Atasan PPID melalui Petugas Informasi oleh Pemohon atau kuasanya.

B. Registrasi

  1. Petugas informasi wajib memberikan formulir keberatan kepada pemohon untuk diisi dan membantu pengisiannya jika diperlukan (Format Formulir Keberatan dalam Lampiran IX).
  2. Petugas Informasi langsung memberikan salinan formulir keberatan sebagai tanda terima pengajuan keberatan.
  3. Petugas Informasi wajib mencatat pengajuan keberatan dalam register Keberatan (Format Register Keberatan dalam Lampiran X) dan meneruskannya kepada atasan PPID dengan tembusan kepada PPID dalam waktu selambatlambatnya 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diajukan.

C. Tanggapan Atas Keberatan

  1. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan dalam bentuk keputusan tertulis yang disampaikan kepada Petugas PPID dengan tembusan kepada PPID selambat-lambatnya dalam waktu 20 (dua puluh) hari sejak dicatatnya pengajuan keberatan tersebut dalam register keberatan.
  2. Keputusan tertulis sebagaimana dimaksud sekurang-kurangnya memuat :
    a.  Tanggal pembuatan surat tanggapan atas keberatan;
    b.  Nomor surat tanggapan atas keberatan;
    c.  Tanggapan/jawaban tertulis atasan PPID atas keberatan yang diajukan yang berisi salah satu atau beberapa hal sebagai berikut :
    Petugas Informasi menyampaikan atau mengirimkan keputusan Atasan PPID kepada Pemohon atau kuasanya selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) hari kerja sejak menerima tanggapan dari Atasan PPID dan ditembuskan ke PPID serta Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Mahkamah Agung.
    1. Mendukung sikap atau putusan PPID disertai alasan dan pertimbanganyang jelas;
    2. Membatalkan putusan PPID dan/atau memerintahkan PPID untuk memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta kepada Pemohon dalam jangka waktu tertentu selambat-lambat 14 (empat belas) hari kerja;
    3. Memerintahkan PPID untuk menjalankan kewajibannya dalam memberikan pelayanan informasi sesuai dengan Undang-undang dan peraturan yang berlaku dalam jangka waktu tertentu selambat-lambat 14 (empat belas) hari kerja;
    4. Menetapkan biaya yang wajar yang dapat dikenakan kepada pemohon informasi (Format Surat Tanggapan Atas Keberatan dalam Lampiran XI).
  3. Pemohon yang mengajukan keberatan yang tidak puas dengan keputusan atasan PPID berhak mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Informasi kepada Komisi Informasi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keputusan atasan PPID.

Download : Formulir Pengajuan Keberatan

 Jangka Waktu Penyelesaian Pelayanan

Berdasarkan SK KMA RI Nomor 026 Tahun 2012, Jangka waktu penyelesaian pelayanan Informasi :

  • Pengadilan wajib memberikan informasi yang diminta selambat-lambatnya dalam jangka waktu 13 (tiga belas) hari kerja sejak permohonan informasi dimohonkan.
  • Pengadilan dapat meminta perpanjangan waktu bila diperlukan proses pengaburan informasi atau informasi yang diperlukan sulit ditemukan atau memiliki volume besar sehingga memerlukan waktu untuk menggandakannya.
  • Pemohon dapat mengajukan keberatan jika Pengadilan menolak permohonan informasi yang diajukan, paling lambat 5 (lima) hari melalui meja informasi.

 

PROSES PENANGANAN KEBERATAN

Atasan PPID wajib memberikan tanggapan dalam bentuk keputusan tertulis yang disampaikan kepada Petugas PPID dengan tembusan kepada PPID selambat-lambatnya dalam waktu 20 (dua puluh) hari sejak dicatatnya pengajuan keberatan tersebut dalam register keberatan.

Keputusan tertulis sebagaimana dimaksud sekurang-kurangnya memuat :

  1. Tanggal pembuatan surat tanggapan atas keberatan;
  2. Nomor surat tanggapan atas keberatan;
  3. Tanggapan/jawaban tertulis atasan PPID atas keberatan yang diajukan yang berisi salah satu atau beberapa hal sebagai berikut:
    • Mendukung sikap atau putusan PPID disertai alasan dan pertimbangan yang jelas;
    • Membatalkan  putusan PPID  dan/atau memerintahkan PPID untuk memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta kepada Pemohon dalam jangka waktu tertentu  selambat-lambat  14 (empat belas) hari kerja;
    • Memerintahkan  PPID untuk menjalankan kewajibannya dalam memberikan pelayanan  informasi sesuai dengan Undang-undang dan peraturan yang berlaku dalam jangka waktu tertentu selambat-lambat  14 (empat belas) hari kerja;
    • Menetapkan biaya yang wajar yang dapat dikenakan kepada pemohon informasi

Petugas Informasi menyampaikan atau mengirimkan keputusan Atasan PPID kepada Pemohon atau kuasanya selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) hari kerja sejak menerima tanggapan dari Atasan PPID dan  ditembuskan ke PPID serta Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Mahkamah Agung.

Pemohon yang mengajukan keberatan yang tidak puas dengan keputusan atasan PPID berhak mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Informasi kepada Komisi Informasi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keputusan atasan PPID.

Download Formulir Penanganan Keberatan

Informasi Publik

Pengadilan Agama Selayar menyajikan Informasi Publik sesuai dengan surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung no 144 Tahun 2007  kemudian diubah menjadi SK No. 1-144 Tahun 2011 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan dan SK KMA No 26 tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.
Alamat
Jln. Jenderal Ahmad Yani No.133 Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar - 92812
Telp/Fax
(0414) 21074
E-Mail
pa.selayar@yahoo.com
Website
http://www.pa-selayar.go.id