Indonesian Arabic English

E-Court

Berperkara Secara Elektronik

Berperkara Secara Elektronik

Zona Integritas

Anda Memasuki Wilayah Bebas Korupsi

Anda Memasuki Wilayah Bebas Korupsi

Pengadilan Agama Selayar

Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu

Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu

Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Selayar

Informasi Perkara, Jadwal Sidang dan Statistik Perkara

Informasi Perkara, Jadwal Sidang dan Statistik Perkara

KORUPSI ITU HARAM!!!

Setiap Kita Melakukan KORUPSI, Berarti Kita Memangsa Anak Negeri

Setiap Kita Melakukan KORUPSI, Berarti Kita Memangsa Anak Negeri

TAHUKAH ANDA???

SEKARANG MASYARAKAT DENGAN MUDAH BISA MEMPEROLEH BANTUAN HUKUM DARI NEGARA

SEKARANG MASYARAKAT DENGAN MUDAH BISA MEMPEROLEH BANTUAN HUKUM DARI NEGARA

JADWAL SIDANG

PENELUSURAN PERKARA (SIPP)

PENGADUAN ONLINE

Putusan Terbaru :
Invalid or Broken rss link.

Langkah-langkah yang harus dilakukan Pemohon (Suami) atau Kuasanya :

1. a. Mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan kepada pengadilan agama/mahkamah syar’iyah (Pasal 118 HIR, 142 R.Bg jo Pasal 66 UU No. 7 Tahun 1989);
  b. Pemohon dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada pengadilan agama/mahkamah syar’iah tentang tata cara membuat surat permohonan (Pasal 119 HIR, 143 R.Bg jo. Pasal 58 UU No. 7 Tahun 1989);
  c. Surat permohonan dapat dirubah sepanjang tidak merubah posita dan petitum. Jika Termohon telah menjawab surat permohonan ternyata ada perubahan, maka perubahan tersebut harus atas persetujuan Termohon.
2. Permohonan tersebut diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar’iah :
  a. Yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon (Pasal 66 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989);
  b. Bila Termohon meninggalkan tempat kediaman yang telah disepakati bersama tanpa izin Pemohon, maka permohonan harus diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar’iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon (Pasal 66 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989);
  c. Bila Termohon berkediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar’iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon (Pasal 66 ayat (3) UU No. 7 Tahun 1989);
  d. Bila Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar’iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat dilangsungkannya perkawinan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat (Pasal 66 ayat (4) UU No. 7 Tahun 1989).
3. Permohonan tersebut memuat :
  a. Nama, umur, pekerjaan, agama dan tempat kediaman Pemohon dan Termohon;
  b. Posita (fakta kejadian dan fakta hukum);
  c. Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita).
4. Permohonan soal penguasan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak atau sesudah ikrar talak diucapkan (Pasal 66 ayat (5) UU No. 7 Tahun 1989).
5. Membayar biaya perkara (Pasal 121 ayat (4) HIR, 145 ayat (4) R.Bg. Jo Pasal 89 UU No. 7 Tahun 1989), bagi yang tidak mampu dapat berperkara secara cuma-cuma (prodeo) (Pasal 237 HIR, 273 R.Bg).

Informasi Publik

Pengadilan Agama Selayar menyajikan Informasi Publik sesuai dengan surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung no 144 Tahun 2007  kemudian diubah menjadi SK No. 1-144 Tahun 2011 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan dan SK KMA No 26 tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.
Alamat
Jln. Jenderal Ahmad Yani No.133 Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar - 92812
Telp/Fax
(0414) 21074
E-Mail
pa.selayar@yahoo.com
Website
http://www.pa-selayar.go.id