11 APLIKASI INOVASI DITJEN BADILAG

 

Indonesian Arabic English
  • Selamat Datang
    SEMOGA WEBSITE INI BISA MENJADI MEDIA INFORMASI YANG UPTODATE DAN TRANSPARAN DALAM MEMBERITAKAN AKTIFITAS PENGADILAN AGAMA SELAYAR DAN LEMBAGA MAHKAMAH AGUNG PADA UMUMNYA.
  • Zona Integritas
    Anda Memasuki Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani Pengadilan Agama Selayar
  • 11 Aplikasi inovasi
    Auto Court Online Intergrated Information System merupakan program unggulan Ditjen Badan Peradilan Agama menuju era Globalisasi dan menjawab tantangan kemajuan jaman.
  • Wilayah Bebas Korupsi
    Bersama melawan korupsi mewujudkan indonesia maju, Memberantas korupsi harus kita mulai dari diri sendiri, mari kita lawan, jangan sampai korupsi menjadi karakter.
  • SIPP ONLINE
    Sistem informasi Penelusuran Perkara melalui Website
  • Elektronik Court (E-Court)
    Adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online, Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan Persidangan yang dilakukan secara Elektronik. e-Filing (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan) e-Payment (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online) e-Summons (Pemanggilan Pihak secara online) e-Litigation (Persidangan secara online)
Elektronik APM

 

(SIPP)

E-Court

 

 

PENGADUAN ONLINE

JADWAL SIDANG HARI INI

DASAR HUKUM

  • UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 1999 TENTANG PENYELENGGARAN NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME
  • UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
  • UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI TINDAK PIDANA KORUPSI
  • UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
  • UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK
  • KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 1-144/KMA/SK/I/2011 TENTANG PEDOMAN PELAYANAN INFORMASI DI PENGADILAN
  • KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 194A/KMA/SK/XI/2014 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MAHKAMAH AGUNG RI
  • KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 59A/SEK/SK/11/2014 TENTANG PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN MAHKAMAH SGUNG DAN PERADILAN DI BAWAHNYA
  • KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 261 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PE,BANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI (WBBM) DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA
  • PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2008 TENTANG SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH
  • PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
  • PERATURAN PRESIDEN NOMOR 81 TAHUN 2010 TENTANG GRAND DESIGN REFORMASI BIROKRASI 2010-2025
  • PERATURAN PRESIDEN NOMOR 55 TAHUN 2012 TENTANG STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI
  • INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI
  • PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 52 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH

 

 

 

Gugatan sederhana merupakan gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian yang sederhana.

KRITERIA GUGATAN SEDERHANA

Para pihak harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

  • Masing-masing satu penggugat dan tergugat yang merupakan orang perseorangan atau badan hukum. Penggugat maupun tergugat dapat lebih dari satu apabila memiliki kepentingan hukum yang sama;
  • Penggugat dan tergugat berada dalam daerah hukum yang sama.
  • Jenis perkara berupa ingkar janji ataupun perbuatan melawan hukum, kecuali untuk perkara yang telah dikecualikan, sengketa atas tanah dan/atau perkara yang masuk yurisdiksi pengadilan khusus.
  • Nilai gugatan materiil paling banyak Rp500.000.000,-.
  • Perkara yang Dikecualikan dari Gugatan Sederhana

Perkara yang dikecualikan dari gugatan sederhana di antaranya:

  • Perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan, seperti persaingan usaha sengketa konsumen dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
  • Perkara yang berkaitan dengan sengketa hak atas tanah.
  • Pihak yang Dapat Mengajukan Gugatan Sederhana

Seluruh subyek hukum, baik orang perseorangan ataupun badan hukum, dapat mengajukan gugatan sederhana, asalkan tidak lebih dari satu kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama.

BIAYA PERKARA

Besaran panjar biaya perkara ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri setempat. Panjar biaya tersebut dibayar oleh penggugat, sedangkan biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah sesuai dengan amar putusan. Penggugat yang tidak mampu dapat mengajukan permohonan beracara secara cuma-cuma atau prodeo.

MEKANISME PENDAFTARAN GUGATAN SEDERHANA

Penggugat mendaftarkan gugatannya di kepaniteraan pengadilan. Gugatan dapat ditulis oleh penggugat atau dengan mengisi blanko gugatan yang telah disediakan di kepaniteraan. Blanko gugatan berisi keterangan mengenai:

  • Identitas penggugat dan tergugat;
  • Penjelasan ringkas duduk perkara; dan
  • Tuntutan penggugat.
  • Pada saat mendaftarkan gugatan, penggugat wajib melampirkan bukti surat yang sudah dilegalisasi.

TAHAPAN PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA

Tahapan penyelesaian gugatan sederhana meliputi:

  • Pendaftaran;
  • Pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana;
  • Penetapan hakim dan penunjukan panitera pengganti;
  • Pemeriksaan pendahuluan;
  • Penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak;
  • Pemeriksaan sidang dan perdamaian;
  • Pembuktian; dan
  • Putusan
  • Lama Penyelesaian Gugatan Sederhana

Gugatan sederhana diselesaikan paling lama 25 (dua puluh lima) hari sejak hari sidang pertama.

PERAN HAKIM DALAM GUGATAN SEDERHANA

Peran hakim dalam penyelesaian perkara gugatan sederhana meliputi:

  • Memberikan penjelasan mengenai acara gugatan sederhana secara berimbang kepada para pihak;
  • Mengupayakan penyelesaian perkara secara damai termasuk menyarankan kepada para pihak untuk melakukan perdamaian di luar persidangan;
  • Menuntun para pihak dalam pembuktian; dan
  • Menjelaskan upaya hukum yang dapat ditempuh para pihak.
  • Perdamaian dalam Gugatan Sederhana

Dalam gugatan sederhana, hakim akan mengupayakan perdamaian dengan memperhatikan batas waktu yang telah ditetapkan (25 hari). Upaya perdamaian yang dimaksud mengecualikan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung mengenai prosedur mediasi. Jika tercapai perdamaian, hakim akan membuat putusan akta perdamaian yang mengikat para pihak. Terhadap putusan akta tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum.

UPAYA HUKUM KEBERATAN

Upaya hukum terhadap putusan gugatan sederhana dapat dilakukan dengan mengajukan keberatan. Keberatan diajukan kepada ketua pengadilan dengan menandatangani akta pernayataan keberatan kepada panitera disertai alasan-alasannya.

Permohonan keberatan diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan. Permohonan keberatan diajukan kepada ketua pengadilan dengan mengisi blanko permohonan keberatan yang disediakan di kepaniteraan.

Keberatan adalah upaya hukum terakhir sehingga putusan hakim di tingkat keberatan bersifat final. Artinya tidak dapat diajukan upaya hukum apapun termasuk banding, kasasi, dan peninjauan kembali.

LAMA PENYELESAIAN KEBERATAN

Putusan terhadap permohonan keberatan diucapkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal penetapan majelis hakim. Dalam memutus permohonan keberatan, majelis hakim mendasarkan kepada:

  • Putusan dan berkas gugatan sederhana;
  • Permohonan keberatan dan memori keberatan; dan
  • Kontra memori keberatan.
  • Peran Kuasa Hukum

Pada prinsipnya, para pihak dapat memberikan kuasa dan mendapatkan bantuan hukum dari kuasa hukum. Namun demikian, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut:

  • Kuasa hukum berdomisili pada daerah hukum pengadilan yang mengadili perkara anda.
  • Pendampingan oleh kuasa hukum tidak menghilangkan kewajiban para pihak untuk hadir di persidangan.

 

PERMA No. 4 Tahun 2019

Informasi Publik

Pengadilan Agama Selayar menyajikan Informasi Publik sesuai dengan surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung no 144 Tahun 2007  kemudian diubah menjadi SK No. 1-144 Tahun 2011 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan dan SK KMA No 26 tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.
Website
http://www.pa-selayar.go.id
Alamat
Jln. Jenderal Ahmad Yani No.133 Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar - 92812
Telp/Fax
(0414) 21074
E-Mail
paselayar@gmail.com
WA PTSP
0852-55002005