SEMOGA WEBSITE INI BISA MENJADI MEDIA INFORMASI YANG UPTODATE DAN TRANSPARAN DALAM MEMBERITAKAN AKTIFITAS PENGADILAN AGAMA SELAYAR DAN LEMBAGA MAHKAMAH AGUNG PADA UMUMNYA.
Zona Integritas
Anda Memasuki Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani
Pengadilan Agama Selayar
11 Aplikasi inovasi
Auto Court Online Intergrated Information System merupakan program unggulan Ditjen Badan Peradilan Agama menuju era Globalisasi dan menjawab tantangan kemajuan jaman.
Wilayah Bebas Korupsi
Bersama melawan korupsi mewujudkan indonesia maju, Memberantas korupsi harus kita mulai dari diri sendiri, mari kita lawan, jangan sampai korupsi menjadi karakter.
SIPP ONLINE
Sistem informasi Penelusuran Perkara melalui Website
Elektronik Court (E-Court)
Adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online, Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan Persidangan yang dilakukan secara Elektronik.
e-Filing (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan)
e-Payment (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online)
e-Summons (Pemanggilan Pihak secara online)
e-Litigation (Persidangan secara online)
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 1999 TENTANG PENYELENGGARAN NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME
UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI TINDAK PIDANA KORUPSI
UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 1-144/KMA/SK/I/2011 TENTANG PEDOMAN PELAYANAN INFORMASI DI PENGADILAN
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 194A/KMA/SK/XI/2014 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MAHKAMAH AGUNG RI
KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 59A/SEK/SK/11/2014 TENTANG PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN MAHKAMAH SGUNG DAN PERADILAN DI BAWAHNYA
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 261 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PE,BANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI (WBBM) DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2008 TENTANG SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 81 TAHUN 2010 TENTANG GRAND DESIGN REFORMASI BIROKRASI 2010-2025
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 55 TAHUN 2012 TENTANG STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI
INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 52 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH
Mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir (mind set), serta budaya kerja (culture set) individu pada Pengadilan Agama Selayar menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan Zona Integritas.
Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:
Meningkatkan komitmen seluruh jajaran pimpinan dan pegawai Pengadilan Agama Selayar dalam membangun zona integritas menuju WBK/WBBM
Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada Pengadilan Agama Selayar yang diusulkan sebagai zona integritas menuju WBK/WBBM
Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan
INDIKATOR :
Tim Kerja
Dokumen Rencana Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM
Monitoring dan Evaluasi Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM
VIDEO STREAMING DESK EVALUASI ZONA INTEGRITAS KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR PRESENTASI LANSUNG DIHADAPAN TIM DESK EVALUASI MENPAN RB BY VIRTUAL MEETING