Indonesian Arabic English

E-Court

Berperkara Secara Elektronik

Berperkara Secara Elektronik

Zona Integritas

Anda Memasuki Wilayah Bebas Korupsi

Anda Memasuki Wilayah Bebas Korupsi

Pengadilan Agama Selayar

Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu

Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu

Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Selayar

Informasi Perkara, Jadwal Sidang dan Statistik Perkara

Informasi Perkara, Jadwal Sidang dan Statistik Perkara

KORUPSI ITU HARAM!!!

Setiap Kita Melakukan KORUPSI, Berarti Kita Memangsa Anak Negeri

Setiap Kita Melakukan KORUPSI, Berarti Kita Memangsa Anak Negeri

TAHUKAH ANDA???

SEKARANG MASYARAKAT DENGAN MUDAH BISA MEMPEROLEH BANTUAN HUKUM DARI NEGARA

SEKARANG MASYARAKAT DENGAN MUDAH BISA MEMPEROLEH BANTUAN HUKUM DARI NEGARA

JADWAL SIDANG

PENELUSURAN PERKARA (SIPP)

PENGADUAN ONLINE

Putusan Terbaru :
Invalid or Broken rss link.

CARA MENDAPATKAN INFORMASI

Dalam  melaksanakan  kegiatan  pelayanan  publik,  Pengadilan Agama Polewali berupaya untuk selalu  dapat memenuhi  harapan masyarakat,  khususnya  para  pencari keadilan.  Bila terdapat informasi yang tidak terdapat di situs pengadilan, masyarakat  dapat mengajuan permohonan informasi ke Pengadilan Agama Polewali dan Pengadilan Agama  Polewali akan  berupaya  untuk  memberikan  jawaban yang terbaik.

Cara Pengajuan Permohonan Informasi ke Pengadilan Agama Polewali

A. Secara lisan

  1. Melalui telepon (0414) 21074, yakni pada saat jam kerja mulai pukul 07.30 s/d 16.30 WIB
  2. Datang langsung ke kantor Pengadilan Agama Selayar.

B. Secara tertulis

  1. Menyampaikan  surat resmi  yang  ditujukan  kepada  pimpinan  dalam hal  ini  Ketua  Pengadilan  Agama  Selayar,  dengan  cara  diantar langsung,  / dikirim  melalui  Fax. (0414) 21074,  atau  melalui  pos  ke Alamat kantor di Jalan Jend. Ahmad Yani No.133, Benteng Selayar, 92812. atau Melalui e-mail  : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. atau kunjungi website Pengadilan Agama Selayar www.pa-selayar.go.id
  2. Pengajuan permohonan informasi secara tertulis wajib mencantumkan identitas secara lengkap dan benar

Penerimaan Pengajuan Permohonan Informasi oleh Pengadilan Agama Selayar

Pengadilan Agama Selayar akan menerima setiap pengajuan permohonan informasi yang diajukan oleh masyarakat baik secara lisan maupun tertulis.

  1. Pengadilan Agama Selayar akan memberikan penjelasan mengenai kebijakan dan prosedur penyelesaian pengajuan permohonan informasi pada saat masyarakat mengajukan informasi.
  2. Pengadilan  Agama  Selayar akan  memberikan  tanda  terima,  jika pengajuan permohonan informasi diajukan secara tertulis.
  3. Pengadilan Agama Selayar hanya akan menindaklanjuti pengajuan permohonan informasi yang mencantumkan identitas pemohon.

 BIAYA MEMPEROLEH INFORMASI

 

No.
Uraian
Biaya
1. Biaya Salinan Informasi Berupa Print Out Rp. 2.000,- / Lembar
2. Biaya Salinan Informasi Berupa Fotokopi Rp. 300,- / Lembar

 

  1. Biaya perolehan informasi dibebankan kepada Pemohon
  2. Biaya perolehan informasi sebagaimana dimaksud butir 1 terdiri atas biaya penggandaan (misalnya fotokopi) informasi yang dimohonkan serta biaya transportasi untuk melakukan penggandaan tersebut.
  3. Biaya penggandaan sebagaimana dimaksud butir 2 adalah biaya riil yang ditetapkan oleh penyedia jasa pelayanan penggandaan.
  4. Atasan PPID menetapkan biaya riil transportasi untuk melakukan penggandaan informasi sebagaimana dimaksud butir 2 dengan memperhatikan kondisi wilayah, dalam hal biaya tersebut diperlukan (misalnya lokasi penyedia jasa pelayanan penggandaan jauh dari Pengadilan).
  5. Terhadap permohonan informasi mengenai penggandaan putusan atau penetapan tidak dikenakan biaya leges karena yang dapat diberikan kepada pemohon bukan merupakan salinan resmi.

HAK-HAK PEMOHON INFORMASI

  • Pemohon informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di Badan Publik kecuali informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat mengakibatkan :
  1. Menghambat proses penegakan hukum;
  2. Menganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
  3. Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara;
  4. Mengungkap kekayaan alam Indonesia;
  5. Merugikan ketahanan ekonomi nasional;
  6. Merugikan kepentingan hubungan luar negeri;
  7. Mengungkap rahasia pribadi;
  8. Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau Intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan;
  9. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.
  10. Badan Publik juga dapat tidak memberikan informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.
  • Pastikan anda mendapat tanda bukti permohonan informasi berupa nomor pendaftaran ke Petugas Informasi/Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Bila tanda bukti permohonan informasi tidak diberikan, tanyakan kepada petugas informasi alasannya, mungkin permintaan anda kurang lengkap.
  • Pemohon informasi berhak mendapatkan pemberitahuan tertulis tentang diterima atau tidaknya permohonan informasi dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan informasi oleh Badan Publik. Badan Publik dapat memperpanjang waktu untuk memberikan jawaban tertulis 1 x 7 hari kerja, dalam hal: informasi yang diminta belum dikuasai/didokumentasikan/belum dapat diputuskan apakah informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan atau tidak.
  • Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Badan Publik (misal: menolak permintaan Anda atau memberikan hanya sebagian yang diminta), maka Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan kepada Atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan informasi ditolak/ditemukannya alasan keberatan lainnya. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja diterima/dicatatnya pengajuan keberatan dalam register keberatan.
  • Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Atasan PPID, maka Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan kepada Komisi Informasi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keputusan atasan PPID oleh Pemohon Informasi Publik.

Sumber : SK KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011

Informasi Publik

Pengadilan Agama Selayar menyajikan Informasi Publik sesuai dengan surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung no 144 Tahun 2007  kemudian diubah menjadi SK No. 1-144 Tahun 2011 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan dan SK KMA No 26 tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.
Alamat
Jln. Jenderal Ahmad Yani No.133 Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar - 92812
Telp/Fax
(0414) 21074
E-Mail
pa.selayar@yahoo.com
Website
http://www.pa-selayar.go.id