Indonesian Arabic English

E-Court

Berperkara Secara Elektronik

Berperkara Secara Elektronik

Zona Integritas

Anda Memasuki Wilayah Bebas Korupsi

Anda Memasuki Wilayah Bebas Korupsi

Pengadilan Agama Selayar

Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu

Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu

Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Selayar

Informasi Perkara, Jadwal Sidang dan Statistik Perkara

Informasi Perkara, Jadwal Sidang dan Statistik Perkara

KORUPSI ITU HARAM!!!

Setiap Kita Melakukan KORUPSI, Berarti Kita Memangsa Anak Negeri

Setiap Kita Melakukan KORUPSI, Berarti Kita Memangsa Anak Negeri

TAHUKAH ANDA???

SEKARANG MASYARAKAT DENGAN MUDAH BISA MEMPEROLEH BANTUAN HUKUM DARI NEGARA

SEKARANG MASYARAKAT DENGAN MUDAH BISA MEMPEROLEH BANTUAN HUKUM DARI NEGARA

JADWAL SIDANG

PENELUSURAN PERKARA (SIPP)

PENGADUAN ONLINE

Putusan Terbaru :
Invalid or Broken rss link.

Berdasarkan Undang-Undang No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pasal 1 (1) dinyatakan bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri yang menghadapi masalah hukum. Sedangkan dalam SEMA No 10 tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum dinyatakan bahwa yang berhak mendapatkan jasa dari Pos Bantuan Hukum adalah orang yang tidak mampu membayar jasa advokat terutama perempuan dan anak-anak serta penyandang disabilitas, sesuai pertauran perundang-undangan yang berlaku. (Pasal 27)
Bantuan hukum tersebut meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum, yang bertujuan untuk :

 1. Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan.
 2. Mewujudkan hak konstitusional segala warga Negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum.
 3. Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Indonesia.
 4. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisisen, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pasal 25 SEMA No 10 Tahun 2010, bahwa jasa bantuan hukum yang dapat diberikan oleh Pos Bantuan Hukum berupa pemberian informasi, konsultasi, dan advis serta penyediaan Advokat pendamping secara Cuma-Cuma untuk membela kepentingan Tersangka/Terdakwa dalam hal Terdakwa tidak mampu membiayai sendiri penasihat hukumnya.

Informasi Publik

Pengadilan Agama Selayar menyajikan Informasi Publik sesuai dengan surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung no 144 Tahun 2007  kemudian diubah menjadi SK No. 1-144 Tahun 2011 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan dan SK KMA No 26 tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.
Alamat
Jln. Jenderal Ahmad Yani No.133 Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar - 92812
Telp/Fax
(0414) 21074
E-Mail
pa.selayar@yahoo.com
Website
http://www.pa-selayar.go.id